Soal Pilkada Independen-KPU Kota Pro Aktif

LAMPUNG INDEPENDEN: Ketua KPU Bandar Lampung Budiharjo siap memelopori jajaran KPU agar lembaganya segera mengeluarkan rekomendasi—peraturan tambahan ke KPU Pusat–guna mengatasi kevakuman hukum, menyusul putusan MK soal pencalonan kepala daerah dari independen.

Langkah tersebut dilakukan jika dalam waktu dekat pemerintah dan DPR tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah. Ia menilai, kelambanan menyikapi putusan Mahkamah bisa menimbulkan masalah di daerah. “Saya siap memelopori untuk dating ke Jakarta khusus masalah ini,” ujar Budiharjo, Senin.

Untuk mengatasi masalah pascaputusan MK, menurut Budiharjo diperlukan keberanian pemimpin mengambil inisiatif baik dalam konteks usulan revisi UU atau keputusan Presiden mengeluarkan perppu. “Misalnya, pemerintah dan DPR tidak segera merevisi UU 32/2004. Begitu juga dengan perppu, pemerintah tidak segera mengeluarkan aturan tersebut sedangkan revisi tidak jalan. Kalau seperti ini, KPU daerah bisa mendesak KPU pusat mengeluarkan peraturan seperti diamanatkan MK,” ujar Budiharjo.

Calon Independen Bisa Ikut Pilgub

LAMPUNG INDEPENDEN : Pemerintah menjamin aturan teknis calon independen dapat diberlakukan bulan Januari 2008. Ini berarti Pilgub Lampung bisa diikuti pasangan calon gubernur dari jalur independen.

Dalam konferensi pers menjelang perayaan HUT ke-4 Mahkamah Konstitusi (MK) dan peresmian gedung baru MK di Jakarta, Minggu (12-8), Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyampaikan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang calon independen. Saat bertemu Jimly hari Jumat (10-8) di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden berjanji segera mengeluarkan aturan teknis tentang calon independen dalam pemilihan kepala daerah. SBY menargetkan bulan Januari tahun depan bisa diterapkan.

Presiden-DPR Bahas Calon Independen

INDEPENDEN LAMPUNG: Presiden Yudhoyono dan DPR hari ini, Rabu (22-8), menggelar rapat konsultasi membahas calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

“Rapat konsultasi digelar untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review UU 32/2004,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (21-8).

Menurut Hatta, pemerintah telah siap membahas perubahan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. DPR juga memiliki inisiatif untuk mengubah UU 32/2004 pada pasal yang memungkinkan adanya calon independen. “Yang lainnya, seperti persyaratan dan lain-lain, biarkan berkembang dalam pembahasan-pembahasan. Yang terpenting sesegera mungkin pemerintah dan DPR melaksanakan putusan MK,” ujar Hatta.

Ia mengatakan calon independen hanya dimungkinkan untuk pemilihan kepala daerah dan bukan pemilihan presiden. UUD 1945 tidak membuka ruang bagi calon independen dalam pilpres. “Pasal 6a Ayat (1) dan (2) dalam UUD menjelaskan pasangan calon presiden diusulkan parpol atau gabungan parpol. Tidak sama sekali menyebutkan independen,” kata Hatta.

Percepat Calon Independen Pilkada

INDEPENDEN LAMPUNG : Partai Golkar sepakat calon independen segera bisa mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada). Karena itu, dalam konsultasi antara DPR RI dengan presiden yang dijadwalkan Rabu (22/8), Fraksi Partai Golkar berupaya mempercepat penyediaan perangkat calon independen bisa maju. Golkar mematok calon independen didukung kisaran 15 persen dari jumlah pemilih.

Demikian diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santosa saat berdialog dengan jajaran Radar Lampung kemarin. ’’Sungguh, tidak ada keuntungan bagi Golkar menghambat calon independen ikut pilkada,’’ katanya.

Penghitungan Suara Cepat (Quick Count)

Penghitungan Suara Cepat (Quick Count) atau juga dikenal sebagai Tabulasi Suara Paralel (Parallel Vote Tabulation) merupakan salah satu metode yang berguna untuk memantau  proses pemungutan suara. Quick Count merupakan sebuah proses pengumpulan informasi oleh ratusan bahkan ribuan relawan melalui pemantauan langsung saat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah ditentukan. Pemantau mencatat informasi, termasuk hasil penghitungan suara yang ada, pada formulir khusus dan melaporkan temuannya tersebut ke pusat pengumpulan data.

Dibalik Calon Independen

Wacana calon independen di dalam proses politik kepemimpinan agaknya belum berani untuk memanas sebagai sebuah issue nasional, sekedar muncul di saat pendahuluan pilkada DKI Jakarta, berbentuk tuntutan hukum dari beberapa orang/ kelompok yang merasakan dirugikan oleh kebijakan negara kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah itu issue yang bisa menjadi bola panas di kancah politik nasional itu meredup lagi, dikalahkan oleh issue-issue lain yang muncul kemudian. Sementara, pada tingkat lokal, yaitu di Propinsi Lampung yang sedang menggelinding agenda pemilihan gubernur pada tahun 2008 nanti, tiba-tiba muncul wacana calon independen yang bisa saja di laksanakan dalam Pemilihan Gubernur itu nantinya jika putusan MK membuka kesempatan itu. Adalah rekan-rekan dan sahabat saya yang juga sesama pendidik muda yang menggelindingkan wacana tersebut di Surat Kabar Lokal. Munculnya diskusi pro dan kontra dari mereka membuat saya mengerti bahwa wacana yang digelontorkan ini memang sesuatu yang bermata dua, hanya saja kita belum tahu mata mana yang lebih tajam dan mana yang belum..

Independen..?!

Menurut pemerintah, peluang calon independen kalau sudah tertampung dalam pasal 59 ayat (3) UU Pemda.

Calon independen tetap memiliki peluang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Pemerintah menganggap tidak ada diskriminasi terhadap mereka yang ingin mencalonkan diri. Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ramli Hutabarat, menunjuk ketentuan pasal 59 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Parpol di Lampung Tidak Cemaskan Calon Independen

Kalangan partai politik di Lampung menyatakan bahwa mereka tidak mencemaskan keberadaan calon independen mengikuti Pilkada sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Terlalu berlebihan kalau menuding parpol di daerah Lampung ini menjadi takut dengan adanya calon independen itu,” ujar politisi dari Partai Golkar Lampung, Indra Karyadi, di Bandarlampung, Minggu (05/08).

Menurut Pengurus DPD I Partai Golkar Lampung yang juga Ketua DPRD Lampung itu, parpol telah siap bersanding dan bersaing dengan calon independen dalam pemilu kepala daerah di Lampung.

KPUD Dilarang Layani Calon Independen

Orang-ORANG yang ingin menjadi calon independen dalam pilkada harus lebih bersabar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak membuat aturan hukum yang memperbolehkan calon independen maju dalam pilkada. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka pintu bagi calon independen belum bisa dilaksanakan.

Sikap KPU itu disampaikan melalui Surat Edaran KPU Nomor 649/15/VII/2007 tertanggal 31 Juli 2007 yang dikirimkan ke seluruh KPUD provinsi dan kabupaten/kota. Surat tersebut juga ditembuskan ke presiden, ketua DPR, menteri dalam negeri, gubernur, dan bupati/wali kota se-Indonesia.

Angin Segar untuk Calon Independen

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akhirnya memperbolehkan majunya calon independen dalam setiap pilkada. Ini merupakan hasil sidang pembahasan judicial review terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Meskipun tidak menghasilkan keputusan bulat, enam dari sembilan Hakim MK menyatakan menyetujui perubahan UU Pemda tersebut. Sementara tiga hakim lainnya menyatakan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion.

MK menyatakan sebagian pasal dalam UU Pemda tersebut yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik (parpol) atau gabungan parpol dan menutup hak konstitusional calon perseorangan (independen) dalam pilkada bertentangan dengan UUD 1945.